Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pelaksanaan Program Pendampingan, Pelatihan, Permodalan, dan Pemasaran Usaha Mikro di Kota Semarang: Penelitian

Muhammad Aditya Bima Atmaja; Hendrawati Hamid

doi:10.31004/jerkin.v4i1.1653

Authors

Muhammad Aditya Bima Atmaja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Hendrawati Hamid Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1653

Keywords:

Usaha Mikro, Peran, Pemberdayaan

Abstract

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Produktivitas pelaku usaha mikro di Kota Semarang belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh sulitnya pelaku usaha mikro dalam memasarkan usahanya, minimnya akses terhadap modal, kesulitan dalam penyediaan bahan baku, serta rendahnya daya beli masyarakat. Padahal, sudah terdapat program pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran (4P) yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran dinas dalam menyelenggarakan program tersebut, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkannya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknikpengumpulan data berupa wawancara melalui purposive sampling yang didukung oleh observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pelaksanaan program 4P dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, katalisator, dan enabler. Dari kelima dimensi tersebut, peran dinas dinilai cukup baik, meskipun masih terdapat berbagai permasalahan seperti kurangnya penyuluh lapangan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan. Kendala dari sisi masyarakat antara lain inkonsistensi pelaku usaha dan kredit yang bermasalah. Kesimpulan: Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam memberdayakan pelaku usaha mikro sudah berjalan cukup baik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dinas melakukan berbagai upaya, seperti menjalin kerja sama dengan pihak swasta, mengalokasikan anggaran secara bijak dan transparan, meningkatkan frekuensi penyuluhan perizinan, menjalankan program jemput bola untuk menampung keluhan dan harapan pelaku usaha, membentuk komunitas pelaku usaha mikro, serta menyediakan saluran bantuan, pelayanan, dan pengaduan terkait seluruh kegiatan program.

References

Asyiah, S., Yuni Lestari, R., & Juwandi, R. (2022). Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang. Jurnal Kewarganegaraan, 6(4). doi:https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299

Fadhil, M., & Khotami. (2024). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar (Studi Di Kecamatan Kuok). Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, Retrieved from https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/download/17153

Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. Public Administration Journal, 3. doi:https://doi.org/10.35914/ilagaligo.395

Ginting, G. E. N. B. (2010). Enabler: Peranan Pemerintah Dalam Model Pembangunan Berpusat Pada Manusia (Studi Pada Pemerintah Desa Di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm - Mandiri Perdesaan) Tahun Anggaran 2009). Universitar Jember, Jember.

Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar: De La Macca. Retrieved from http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5504

Hendrawan, A., Kuswantoro, F., & Sucahyawati, H. (2019). Dimensi Kreativitas dan Pengembangan UsahaMikro Kecil dan Menengah (UMKM), 2. doi:10.33488/1.jh.2019.2.194

Irfan, R. M., Amy, Y. S. R., & Dhian, K. (2020). A Social Enterprise Approach To Empowering Micro, Small And Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. Journal of Innovation & Knowledge, 5(3), 234-240. https://doi.org/10.1016/j.jik.2020.07.001

Jacob, J. M. (2022). The role of micro-enterprises in the four-dimensional framework of women's empowerment. International Journal of Professional Business Review, 7(4), e0539. https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i4.e539

Labolo, M. (2010). Memahami Ilmu Pemerintahan Sebuah Pengantar Kajian Teori, Konsep, dan Pengembangannya (4th ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Najib, A., & Mursyidah, L. (2023). SJIAS Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, 12(1), 139–152. doi:https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.5123

Nwankwo, F., Ewuim, N., & Asoya, N. P. (2012). The role of government policy in entrepreneurship development. Science Journal of Business Management, 2012, 1-7. https://www.researchgate.net/publication/261566709_The_Role_of_Government_Policy_in_E ntrepreneurship_Development

Pitono, A., Sundari, S., & Fauzi, M. (2021). The Role Of Local Government In Public Service Innovation: A Case Study In Indonesia. International Journal of Public Sector Performance Management, 7(4), 478-492. https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2021.114187

Putri, M., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang Sebagai Penggerak Umkm Di Era Pandemi Covid-19. Journal of Public Policy and Management Review, 12(2), 74. doi:10.14710/jppmr.v12i2.38427

Rasyid, R. M. (2000). Makna pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan (4th ed.).

Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Tahir, M. I. (2015). Efektifitas organisasi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan administratif. In Prosiding Simposium Kebudayaan dan Kerjasama Indonesia-Malaysia 2015 (pp. 485–496). Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/527