Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota
Penelitian
DOI:
https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1767Keywords:
Transparency, Village Funds, , Community WelfareAbstract
Transparency is one of the principles of good governance, which demands openness to the public regarding the planning, implementation, and accountability of the use of village funds. The purpose of this study is to determine how transparency in village fund management can improve the welfare of the community in Nagari Sungai Rimbang, Lima Puluh Kota Regency. The research method used is a descriptive qualitative approach with data analysis techniques from Miles and Huberman. The results of the study indicate that transparency in village fund management in Nagari Sungai Rimbang, Lima Puluh Kota Regency has not been running optimally. In general, transparency in village fund management in Nagari Sungai Rimbang has followed applicable provisions, but there are shortcomings in direct community involvement in the budget planning and monitoring process so that decisions taken by the village government do not reflect the needs and aspirations of the community. Factors driving transparency are professional human resources, clear rules governing transparency, and healthy environmental competition. And factors inhibiting transparency are the lack of professionalism of human resources and a lack of understanding of the surrounding community. Therefore, it can be concluded that transparency in village fund management in Nagari Sungai Rimbang has not been running optimally and it is hoped that the village government can increase transparency and involve the community in the village fund management process.
References
Murdiyanto, E., 2020, Penelitian Kualitatif, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Yogyakarta
Andrianto, N., 2007, Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui e-government, Bayumedia Publishing, Malang
Wahyuni, S., & Sriyanti, D., 2023, Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat, PT Inovasi Pratama Internasional, Medan
Tahir, A., 2011, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT Pustaka Indonesia Press, Gorontalo
Abdussamad, H. Z,. 2021, Metode Penelitian Kualitatif, CV Syakir Media Press, Makassar
Suryani, A., 2019, Manajemen Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Manajemen dan Sain, 4 (2).
Karimah, F., Saleh, C., Wanusmawatie, I., 2021, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), Jurnal Administrasi Publik, 2 (4).
Sondakh, S., Rorong, A. J., Ruru, J. M., 2023, Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, Jurnal Administrasi Publik, 2 (9).
Azzahra, N., 2024, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Ekonomi Revolusioner, 7 (11).
Rahmatullah, A., F., 2021, Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(1)
Newsland.id., 2022, Diduga Ada Muatan Korupsi, Pembangunan Jembatan Sungai Rimbang Dilaporkan Masyarakat Ke Kajari Dan Polres Limapuluh Kota, Di akses pada tanggal 22 Desember 2024 di https://newslan.id/2022/10/25/diduga-ada-muatan-korupsi-pembangunan-jembatan-sungai-rimbang-dilaporkan-masyarakat-ke-kajari-dan-polres-limapuluh-kota/
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . 2023. Pemanfaatan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Di akses pada tanggal 22 Desember 2024 di https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/73_pemanfaatan-dana-desa-dan-kesejahteraan-masyarakat-indonesia
Cmczone.com. 2024. Kembali Coreng Wajah Limapuluh Kota, Wali Nagari Sungai Rimbang Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Jembatan Sungai Rimbang. Di akses pada tanggal 11 Januari 2025 di https://cmczone.com/2024/03/06/kembali-coreng-wajah-limapuluh-kota-wali-nagari-sungai-rimbang-ditetapkan-tersangka-dugaan-korupsi-jembatan-sungai-rimbang/
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
Wulandari. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sendadu Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti: Tuntunan Praktis Dalam Menyusun Skripsi
Wahyuni, S., (2019). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara): Tuntunan Praktis Dalam Menyusun Skripsi
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Octari Putri Aperta, Sinta Westika Putri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.












