Analisis Perencanaan Kebijakan E-Government di Ibu Kota Nusantara: Penelitian

Asri Fianti Asmar

doi:10.31004/jerkin.v4i1.2806

Authors

Asri Fianti Asmar Magister Administrasi Publik, Universitas Mahendradatta

DOI:

https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2806

Keywords:

Ibu Kota Nusantara, E-Government, Smart City

Abstract

Banyak pihak mempertanyakan kesiapan pemerintah terkait rencana perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimatan Timur di tahun 2024, mulai dari masyarakat umum, pengusaha, akademisi bahkan sampai politisi. Ibu Kota Nusantara (IKN), nama untuk Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang akan dipindahkan dari DKI Jakarta yang saat ini sedang dilaksanakan proses pembangunannya di Kalimantan Timur, berdasarkan UU no 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, memiliki konsep Smart City (Kota Cerdas) dan layanan digital dengan pusat indusri 4.0 dan juga sebagai superhub yang bersifat locally integrated, globally connected dan universally inspired. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi E-Governement di IKN dan bagaimana perkembangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan E-Government pada Ibu Kota Nusantara, untuk mengetahui prediksi kendala pelayanan publik dengan menerapkan 100% E-Government di Ibu Kota Nusantara, serta untuk mengetahui apakah upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan E-Government di Ibu Kota Nusantara sudah optimal dan sesuai harapan. Hasil penelitian menunjukan perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah sesuai dengan cetak biru dan pedoman pembangunan Kota Cerdas Nusantara. Implementasi E- Government untuk pelayanan publik di IKN sudah ditunjang dengan teknologi yang baik sehingga seluruh sistem pelayanan publik dapat terintegrasi dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah cukup optimal dan melibatkan berbagai stakeholder mulai dari badan-badan pemerintah, perusahaan teknologi raksasa, maupun masyarakat disekitar Ibu Kota Nusantara.

References

Angguna, Yordan Putra. (2015). Upaya Pengembangan E-Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. http://administrasipublik.studentjournal. ub.ac.id/index.php/jap/article/view/746

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Bappenas. (2019). Kajian Konsolidasi: Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara. Dokumen tidak diterbitkan.

Denzin, Norman K., & Yvonna S, Lincoln. (2009). Handbook of Qualitative Research. Cetakan Pertama, Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press.

Handiwidjojo, Wimmie. (2009). Integrasi Basis Data Syarat Mutlak Pembangunan Sistem Informasi E-Government. http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/938/800

Henry, Nicholas. (1988) Public Administration and Public Affairs. Terj. Luciana, D Lontoh. Administrasi Negara dan Masalah- masalah Kenegaraan. Jakarta: Rajawali Jakarta.

Indrajit, Richardus Eko. (2004). E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset.

Indrasari, Ranti. (2022). Rancangan E- Government pada Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik. https://conference.binadarma.ac.id/inde x.php/BDCCS/article/view/3060

John, A Pearce II., Richard, B., Robinson, Jr. (2013). Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian. Terj. Nia Pramita Sari. Jakarta: Salemba Empat.

Mauleny, AT. (2022a). Urgensi Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dalam “Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?”. Jakarta: PT Publica Indonesia Utama.

Mazmanian, Daniel A and Paul A Sabatier. (1983). Implementation and Public Policy. USA: Scott Foresman and Company.

Miles, & Huberman. (2007). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.

Muliawaty, Lia. (2020). Peranan E- Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). https://journal.unpas.ac.id/index.php/ke bijakan/article/view/2898

Oktavya, A. A. (2015). Penerapan (electronic government) e-government pada kantor pelayanan pajak pratama dalam pemberian pelayanan di kota bontang. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL%20AYU%20fix%20(10-15-15-02-37-23).pdf

Rafinzar, Rahmat. (2020). Inovasi E- Government dalam Pelayanan Publik (Studi Faktor Pendukung dan Penghambat Program E-Mussrenbang Kota Surabaya). https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/3959

Raharjo, Toto. (2001). Merubah Kebijakan Publik. Jakarta: Dunia Pustaka.

Risnandar. (2019). Analisis E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6920.

Sosiawan, Edwi Arief. (2008). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E- Government di Indonesia. https://www.neliti.com/id/publications/175130/tantangan-dan-hambatan-dalam-implementasi-e-government-di- indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta