Upaya Hukum Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Kppu/2023/Pn Niaga Jakarta Pusat: Pengabdian

Susi Meri Junita Sinaga; Alusianto Hamonangan; Ria Sintha Devi

doi:10.31004/jerkin.v4i3.4737

Authors

Susi Meri Junita Sinaga Universitas Darma Agung
Alusianto Hamonangan Universitas Darma Agung
Ria Sintha Devi Universitas Darma Agung

DOI:

https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4737

Keywords:

Persaingan Usaha, Pengajuan Keberatan, KPPU

Abstract

Hukum persaingan usaha mengatur tentang sengketa antar pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji aturan hukum terkait persaingan usaha menurut perundang-undangan di Indonesia, bentuk dan penerapan pesan-pesan HAM dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hubungan kemitraan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama atau perjanjian, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pro dan kontra terhadap pengajuan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Aturan hukum terkait persaingan usaha menurut perundang-undangan di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi dasar utama untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil dan kompetitif; 2). Bentuk dan penerapan pesan-pesan HAM dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hubungan kemitraan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama atau perjanjian menekankan pentingnya prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi dan non-diskriminasi dalam setiap proses hukum dan interaksi ekonomi; dan 3). Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pro dan kontra terhadap pengajuan keberatan atas putusan KPPU berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat dilakukan secara cermat dengan memperhatikan aspek formil dan materiil sesuai ketentuan perundang- undangan, Perma, serta peraturan KPPU.

References

Anggoro, T. (2024). Evaluasi Dan Analisis Kepatuhan Hukum Dalam Penjatuhan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Persaingan Usaha Oleh Penegak Hukum. Jurnal Rechtsvinding, 13(3), 371–384.

Asmah. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mk No.85/Puu-Xiv/2016). Jurnal Kertha Wicaksana, 15(1), 11–17.

Asmah. (2023). Analisis Yuridis Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Kppu/2019/Pn Blk Terkait Persekongkolan Tender. Jurnal Supremasi, 13(1), 28–38.

Bakti, S., Asikin, Z., & Sahnan. (2020). Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia. Pagaruyuang Law Journal, 3(2), 259–279.

Butarbutar, R., Fahlevie, R. A., & Sianturi, M. (2023). Penerapan Economics Analysis Of Law Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Ligible, 2(2), 254–263.

Fahmi, M. A., Hasbullah, M. A., & Munir, A. (2022). Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Atas Jasa Keuangan Digital Di Indonesia. Jurnal Mimbar Yustitia, 6(1), 20–32.

Fitriansyah, R. (2024). Kekuatan Hukum Putusan Kppu Dalam Menjamin Persaingan Usaha Yang Sehat Di Indonesia. E-Journal Komunikasi Yustisia, 7(2), 1–10.

Fransiscus, R. (2025). Hubungan Manajemen Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku Usaha. Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen, 7(1), 70–79.

Genadi, M. A. M., & Yusuf, H. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(3), 4472–4482.

Habib, M. (2023). Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja. Jurnal Usm Law Review, 6(1), 125–140.

Huda, M. (2020). Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung. Jurnal Ham, 11(2), 255–267.

Iriawan, A. I. (2024). Kelembagaan Dan Kewenangan Pengadilan Niaga Tentang Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jurnal Vej, 10(1), 202–226.

Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Di Indonesia. Jurnal Sasi, 26(4), 434–446.

Khair, T., & Mulyanto. (2023). Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Unes Law Review Journal, 6(2), 6375–6383.

Mansur, Aburaera, S., & Poenomo, S. L. (2021). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia. Journal Of Lex Theory, 2(1), 89–106.

Meisyalla, A. S., Firdaus, & Samariadi. (2025a). Perbandingan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Dan Malaysia Competition Commission. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(1), 1–13.

Meisyalla, A. S., Firdaus, & Samariadi. (2025b). Perbandingan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Dan Malaysia Competition Commission Dalam Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(1), 1–13.

Montolalu, C. I., Setiabudhi, D. O., & Pinangkaan, N. (2022). Implementasi Prinsip Rule Of Law Dalam Pemerintahan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Lex Et Societatis, 10(4), 20–34.

Mustamin. (2024). Analisis Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Asy-Syarikah, 6(1), 57–72.

Muttaqien, A. (2025). Korupsi Sumber Daya Alam, Keterlibatan Korporasi, Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum, 17(1), 93–110.

Muttaqin, & Ratnawati, E. (2023). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Indonesia. Jurnal Al-Manhaj, 5(2), 1137–1146.

Noviyanti, P. (2023). Fungsi Dan Peran Lembaga Kppu Dalam Praktek Persaingan Usaha. Jurnal Karimah Tauhid, 2(3), 697–707.

Pahlefi. (2024). Masa Depan Hukum Dagang: Tren, Inovasi, Dan Tantangan. Jurnal Pengembangan Budaya Hukum, 1(1), 55–75.

Pranadita, N., Hamdan, N., & Purwandani, A. K. (2021). Pengaruh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Strategi Pertumbuhan Perusahaan Dalam Rangka Memenangkan Persaingan. Jurnal Ilmiah Mea, 5(3), 1849–1867.

Putra, W. B., Anggriawan, T. P., & Purwanto, A. M. D. C. (2023). Akibat Hukum Praktik Jual Rugi Semen Conch Dalam Persaingan Usaha Industri Semen Di Indonesia. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2(3), 71–88.

Putra, Y. A., Marsuni, L., & Rahman, A. (2020). Analisis Tentang Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Journal Of Lex Theory, 1(2), 196–212.

Rohaedi, R. A. U., & Gultom, E. (2024). Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Binamulia Hukum, 13(1), 25–33.

Rombot, R. J. T., Anis, H., & Sepang, R. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lex Privatum Journal, 8(4), 125–135.

Sanger, B. D. N., Tampanguma, M. Y., & Pondaag, H. (2021). Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum. Jurnal Lex Administratum, 9(3), 58–67.

Sarianti, & Natsif, F. A. (2021). Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli. Alauddin Law Development Journal (Aldev), 3(1), 107–118.

Sarifuddin, A. J., & Joesoef, I. E. (2023). Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-Kppu/2021/Pn Niaga Jkt.Pst). 5th National Conference On Law Studies, 1(1), 751–766.

Sidauruk, G. D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Lex Renaissan, 6(1), 132–151.

Sukarmi. (2021). Integrasi Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(2), 348–372.

Susilawati, & Rohani. (2022). Kajian Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Pro Justitia, 3(1), 51–58.

Tulung, S. V, & Yusuf, H. (2024). Analisis Regulasi Hukum Dagang Atas Persaingan Usaha Dalam E-Commerce Di Era Digital. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(2), 1265–1278.

Yusri, A. A., Hidayat, Y., & Sadino. (2021). Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha Pada Uu Cipta Kerja Menurut Tinjauan Ekonomi Pancasila. Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 1–22.