Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Barang Tidak Terpakai Menuju Penghapusan
DOI:
https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4834Keywords:
Akuntabilitas, Good Governance, Barang Tidak TerpakaiAbstract
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset publik guna mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan masih ditemukan barang milik daerah yang telah lama tidak terpakai, berada dalam kondisi rusak, serta tidak diketahui keberadaan fisiknya meskipun masih tercatat dalam data inventaris. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, khususnya akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dalam pengelolaan barang tidak terpakai menuju proses pemusnahan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang tidak terpakai telah dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam setiap tahapan. Meskipun demikian, masih diperlukan penertiban data inventaris dan penguatan sistem pengelolaan aset agar prinsip good governance dapat diterapkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.
References
(BPK RI). (2025). BPK Laporkan Upaya Penyelamatan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Dalam IHPS I Tahun 2025. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. https://www.bpk.go.id/news/bpk-laporkan-upaya-penyelamatan-keuangan-negara-sebesar-rp6921-triliun-dalam-ihps-i-tahun-2025
Diah Ajeng Kusuma, & Hidayat, S. (2025). ANALISIS PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 7 TAHUN 2024 PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN SUMENEP. 4(6), 1365–1378.
Fadirah1, A. N., & , Tri Hesti Utamingtyas, H. K. (2025). ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL
DALAM. 6(1), 159–169.
Firdaus, Denara Akmal, I. A. Y. (2023). Peningkatan Efisiensi Manajemen Aset Melalui Pendekatan
Inovatif.
Lubis, A. W. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota
Medan. 1(2), 90–96.
Lubis, E. H., Sarah, K., Siahaan, A., & Bakara, S. (2024). PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
KANTOR CAMAT MEDAN TEMBUNG Kecamatan Medan Tembung 2019-2022. 1(2), 53–66.
Lubis, M., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2024). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota
Sibolga. 5(4), 780–794.
Nugroho, P., Wirawan, A., Puspitarini, I., & Selatan, T. (2022). KURIKULUM PRODI D-IV
MANAJEMEN ASET PUBLIK ( PROGRAM REGULER ALIH PROGRAM ) PKN STAN SEBUAH KAJIAN AKADEMIS. 5, 329–341.
Sholikhah, N. I., & Utami, S. B. (2025). Inventarisasi Aset Tetap oleh Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Tulungagung. 17(3), 1472–1481.
Suparji. (2019). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE. IV(1), 1–5.
Supit2, E. L. B. F. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA. 14(2), 1106–1116.
Tampilang, F., Tinangon, J., & Mawikere, L. (2023). Analysis of Regional Property Procurement based
on Presidential Regulation no . 12 of 2021 to the Manado City Government Analisis Pengadaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Presiden No . 12 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Manado. 2(9), 2253–2264.
Wicaksana, S. W., & Nugroho, M. (2025). Journal of Social and Economics Research. 7(2), 293–305
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Akhmad Hannif Arrohman Alifriano, Vidya Imanuari Pertiwi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.












