Optimalisasi Penegakan Perda: Koordinasi dan Pemberkasan Penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin: Pengabdian

Trisna Agus Brata; Abdul Halim Barkatullah; Imam Syafa’i

doi:10.31004/jerkin.v3i4.601

Authors

Trisna Agus Brata Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin
Abdul Halim Barkatullah Universitas Lambung Mangkurat
Imam Syafa’i Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

DOI:

https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.601

Keywords:

Penegakan Perda; Koordinasi; Pemberkasan; Penyidik PNS Satpol PP; Banjarmasin

Abstract

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Penelitian ini mengkaji secara mendalam optimalisasi penegakan Perda melalui koordinasi dan pemberkasan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pemilihan topik didasari oleh urgensi untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda di tengah dinamika sosial yang cepat berubah dan kompleksitas regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, dengan melibatkan wawancara mendalam dengan penyidik PNS, observasi langsung terhadap proses penegakan Perda, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa koordinasi yang efektif antar instansi terkait, serta pemberkasan yang terstruktur dan sesuai dengan prosedur hukum, merupakan faktor kunci keberhasilan penegakan Perda. Temuan penting lainnya adalah kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik PNS, serta pemahaman yang komprehensif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, standarisasi pemberkasan, dan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik PNS untuk memastikan penegakan Perda yang optimal dan responsif terhadap perubahan. Rekomendasi kebijakan ditujukan untuk meningkatkan sinergi antar instansi, menyempurnakan sistem pemberkasan, dan meningkatkan kualitas SDM penyidik PNS, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

References

Adji, W., Saleh, M., Taryanto, A., Nunung, A., & Suharto, E. (2023). Pembinaan teknis (bintek) e-government untuk peningkatan layanan pemerintah di kecamatan rancasari kota bandung. Padma, 3(2), 31-41. https://doi.org/10.56689/padma.v3i2.1067

Amalia, L. and Fitri, I. (2024). Kajian yuridis tanggung jawab negara dalam penerapan pasal 31 huruf d peraturan daerah no 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten jember. jcl, 1(1), 15. https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2289

Anggalana, A. (2025). Fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah kabupaten pesawaran nomor 9 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Journal of Health Education Law Information and Humanities, 2(1), 819-832. https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5295

Lasahido, A. (2021). Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kota depok provinsi jawa barat. Jurnal Renaissance, 6(2), 829. https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.153

Mardinata, E., Cahyono, T., & Rizqi, R. (2023). Transformasi digital desa melalui sistem informasi desa (sid): meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Parta Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 73-81. https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402

Sarno, S., Hakim, R., & Solekan, M. (2024). Pemberdayaan kemitraan masyarakat kelompok wanita tani dewi sri desa karanganyar banjarnegara melalui peningkatan daya saing produk pangan lokal tiwul instan. Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 5(4), 1250-1260. https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i4.2003

Sudirman, R. (2024). Urgensi pembentukan tim analisis kebutuhan perda (akp) dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah. sultan_htn, 2(2), 42-51. https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.7973

Sugiartha, I. and Widiati, I. (2020). Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah bali. Kertha Wicaksana, 14(2), 96-102. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1862.96-102

Tanjung, R. (2022). Pengembangan kompetensi pelayanan publik asn melalui jalur magang di kabupaten karawang. Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(3), 793-799. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.489