Aktor dan Kepentingan dalam Kebijakan Pendidikan: Penelitian

Fahmi Fahmi; Khusnul Khotimah; Diah Puspita; Ghea Audysa Sherly

doi:10.31004/jerkin.v4i4.6660

Authors

Fahmi Fahmi Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang
Khusnul Khotimah Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang
Diah Puspita Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang
Ghea Audysa Sherly Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang

DOI:

https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6660

Keywords:

Kebijakan Pendidikan, Aktor Kebijakan, Kepentingan Kebijakan

Abstract

Pendidikan adalah sektor penting dalam pembangunan nasional yang memerlukan kebijakan yang tepat agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan pendidikan serta berbagai kepentingan yang memengaruhi proses penyusunan dan pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, guru, organisasi masyarakat, dan media. Pihak-pihak ini memiliki peran yang berbeda, baik sebagai pembuat kebijakan, pelaksana, maupun pengawas kebijakan. Selain itu, setiap pihak membawa kepentingan tertentu yang mencakup kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan ideologis. Interaksi antara pihak-pihak dan kepentingan ini menimbulkan dinamika berupa negosiasi dan kompromi dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan merupakan hasil dari proses kolaboratif yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang saling berinteraksi. Keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kerja sama, koordinasi, dan dukungan dari semua pihak yang terlibat sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang efektif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

References

Amruddin, Muskananfola Istha, Febriyanti Erna, D. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatifdan Kualitatif. CV. Media Sains Indonesia.

Darsyah, S. (2003). At-Thullab : Jurnal Of Islamic Studies Kebijakan Dalam Pendidikan. 3715.

Fakultas, W., Sosial, I., Universitas, H., Surabaya, N., & Menjadi, A. (2017). GURU : ANTARA PENDIDIK , PROFESI , DAN AKTOR SOSIAL. 1(1), 1–10.

Fernando, D. A., & Sirozi, M. (2023). Pengertian “ Politik Pendidikan ” dan Perbedaannya dengan “ Pendi dikan Politik ” dan “ Politisasi Pendidikan .” 6, 10994–11000.

Handraini, H., & Magriasti, L. (2023). Kebijakan Sertifikasi Guru dari Perspektif Hubungan Ekonomi Politik dan Pendidikan di Indonesia. 7, 29462–29469.

Islam, U., Sulthan, N., Saifuddin, T., Jln, A., Rahman, A., No, H., Sipin, S. I. V, Telanaipura, K., & Jambi, K. (2024). Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Sejarah pendidikan Islam di Indonesia sedikit banyak di pengaruhi oleh latar belakang bertujuan untuk menguras atau mendapatkan sumber daya suatu bangsa yang di kuasai demi 1 . Tujuan Pendidikan Islam beberapa aspeknya , misalnya tentang : 5.

Kemerdekaan, S. (2025). Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Perbandingan Kebijakan Pendidikan Indonesia Sebelum dan. 1(3), 132–144. https://doi.org/10.62734/jurnalpuspaka.v1i3.453

Marcelinus Muklis CN, M. S. (2024). Peran media massa dalam kebijakan publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), 133–140. doi: http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v4i2.4159

Medtek, J. (n.d.). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik.

Oleh, D., Konstitusi, M., & Indonesia, R. (n.d.). Membangun konstitusionalitas Indonesia.

Pendidikan, D. A. N., & Kekuasaan, S. (2025). Proses politik dalam perumusan kebijakan publik. 6(1), 7–17.

Putri Arum. (2019). Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling : Sebuah Studi Pustaka. Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia, 4(September), 39–42.

Riyanta, S. (2018). Jurnal Analis Kebijakan | Vol. 2 No. 2 Tahun 2018. 2(2).

Septiadi, M. A. (2021). Kekuatan politik dalam pembentukansistempendidikannasional. 2(2), 133–146.

Sosial, J., Ju, K., & Ilhami, R. (2023). Policy Network Actors as Units of Public Policy Analysis Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi ( Ju - SoSAK ). 1, 103–111.

Syahfahlepi, M. R., & S. (2025). Peran Aktor Kebijakan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Riau. Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial, 3(4), 24–38.