Kebijakan Percepatan Hilirisasi Industri Berbasis Komoditas Unggulan Menuju Kebangkitan dan Kedaulatan Ekonomi Daerah Provinsi Riau: Penelitian

Dwi Kurnia Putra

doi:10.31004/jerkin.v5i1.7902

Authors

Dwi Kurnia Putra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

DOI:

https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7902

Keywords:

hilirisasi industri; komoditas unggulan; klaster terintegrasi; nilai tambah; kedaulatan ekonomi; Provinsi Riau.

Abstract

Provinsi Riau memiliki keunggulan komparatif pada kelapa sawit, karet, kelapa, sagu, dan kopi, tetapi potensi tersebut belum optimal dikonversi menjadi nilai tambah, investasi hilir, lapangan kerja, dan daya saing daerah. Pada 2021–2025, produktivitas sawit turun rata-rata 1,10% per tahun, sementara investasi PMA+PMDN 2025 mencapai Rp69,47 triliun dengan investasi hilirisasi hanya Rp13,27 triliun (19,11%). Riau memiliki 429 industri pengolahan besar dan sedang serta lima kawasan industri seluas 2.210 hektare, namun konektivitas masih terkendala, tercermin dari jalan mantap 2025 yang baru mencapai 65,28%. Makalah kebijakan ini menggunakan analisis USG, Fishbone, SWOT, dan penilaian alternatif kebijakan untuk mengidentifikasi akar masalah dan intervensi yang layak. Hasilnya menunjukkan bahwa masalah utama bukan keterbatasan sumber daya atau program, melainkan belum terintegrasinya bahan baku, kawasan industri, infrastruktur, investasi, teknologi, SDM, logistik, dan pasar. Kebijakan yang direkomendasikan ialah Pengembangan Klaster Hilirisasi Industri Berbasis Komoditas Unggulan Provinsi Riau 2026–2029 melalui regulasi gubernur, pipeline proyek, prioritas infrastruktur, pengawalan investasi, penguatan bahan baku dan SDM, serta monitoring berbasis outcome.

References

Bappenas. (2025). Nilai Tambah Hilirisasi Sektor Perkebunan 2025–2030. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Basri, F. (2024). Transformasi Ekonomi dan Hilirisasi. Dalam Prosiding Seminar Nasional Ekonomi. Jakarta: FE UI.

BPS Provinsi Riau. (2025). Statistik Perkebunan Riau 2025. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau. (2025). Laporan Tahunan Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021–2025. Pekanbaru: Disbun Riau.

Hartarto. (2021). Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Hausmann, R., & Rodrik, D. (2003). Economic Development as Self-Discovery. Journal of Development Economics, 72(2), 603–633.

Kementerian Investasi. (2025). Laporan Realisasi Investasi Sektor Hilir. Jakarta: BKPM.

Kementerian Perindustrian RI. (2025). Roadmap Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Nasional.

Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: Macmillan.

Mulyani, S. (2025). Optimalisasi Perkebunan Rakyat Melalui Hilirisasi. Jurnal Ekonomi Pertanian, 12(2), 45–58.

Rangkuti, F. (2018). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Setiawan, A. (2023). Inclusive Green Growth dalam Kebijakan Hilirisasi. Jurnal Kebijakan Publik, 8(1), 22–35.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Briefing Menulis Policy Paper/Policy Brief dan Kerangka Makalah Kebijakan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025–2029.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Pemerintah Provinsi Riau. (2025). RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025–2029.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). RPJMN Tahun 2025–2029.

Pemerintah Provinsi Riau. (2026). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2027, Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, versi 31 Juli 2026.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. (2026). Data Realisasi Investasi PMA/PMDN dan Investasi Hilirisasi Provinsi Riau Tahun 2021–2025, sebagaimana disajikan dalam BAB II RKPD 2027.

Papilo, P., Prasetiyo, D., Hartati, M., Permata, E. G., & Rinaldi, A. (2020). Analisis dan Penentuan Strategi Perbaikan Nilai Tambah pada Rantai Pasok Kelapa Sawit (Studi Kasus Provinsi Riau). Jurnal Teknologi Industri Pertanian, 30(1), 13–21. https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2020.30.1.13.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2025). Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025–2029.

Kementerian PPN/Bappenas. (2026). Bappenas Perkuat Hilirisasi Kelapa melalui Kawasan Industri Terpadu.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau. (2025). Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025–2029.

Putri, A. A. M., Nugraha, R. A., Burunaung, D. L., Aesthetica, G. T., & Zulfia, R. A. (2026). Relevansi Materi Ajar SMK di Tengah Disrupsi Teknologi: Analisis Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Masa Kini. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 9(1), 315–320. https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10242.

Journal of Vocational Education Studies. (2026). Discrepancy in Industrial Acceptance Between Vocational High School (SMK) and Bachelor's Degree (S1) Graduates: A Combined Analysis of Secondary Data and Industry Perspectives.

Muhyiddin, M., Mendatu, A., Amrizal, M. D. R., & Wahyuningrat, J. (2026). Dapatkah Hilirisasi Mineral Mendorong Transformasi Ekonomi Daerah? Bukti dari Indonesia Morowali Industrial Park. Bappenas Working Papers, 9(2), 256–273. https://doi.org/10.47266/bwp.v9i2.559.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. Review of International Political Economy, 12(1), 78–104. https://doi.org/10.1080/09692290500049805.

Humphrey, J., & Schmitz, H. (2002). How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters? Regional Studies, 36(9), 1017–1027. https://doi.org/10.1080/0034340022000022198.

North, D. C. (1955). Location theory and regional economic growth. Journal of Political Economy, 63(3), 243–258. https://doi.org/10.1086/257668.

Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 76(6), 77–90.