Analisis Yuridis Unsur “Tanpa Persetujuan” Terhadap Kepastian Hukum dalam UU TPKS: Penelitian

Putu Adinda Aneira Adnyana Putri; Dewa Bagus Sanjaya

doi:10.31004/jerkin.v4i2.3395

Authors

Putu Adinda Aneira Adnyana Putri Universitas Pendidikan Ganesha
Dewa Bagus Sanjaya Universitas Pendidikan Ganesha

DOI:

https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3395

Keywords:

Sexual Violence, Without Consent, Vague Norms, Lex Certa, TPKS Law

Abstract

Sexual violence constitutes a serious violation of human rights that demands comprehensive and equitable legal protection. Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) marks significant progress by adopting the principle of “without consent” as an element of the offense. However, the absence of a clear normative definition and legal indicators for this term creates the potential for vague norms, thereby undermining the principles of lex certa and legality within criminal law. This study aims to analyze the juridical interpretation of the “without consent” element and to formulate an ideal legal framework to ensure legal certainty. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, focusing on two court decisions: Bantul District Court Decision No. 126/Pid.Sus/2023/PN Btl and Pandeglang District Court Decision No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. The findings indicate that the lack of a normative definition of “without consent” results in inconsistencies in judicial practice and difficulties in proving the element of the offense. Therefore, an explicit and operational legal formulation is required to ensure that the implementation of the UU TPKS upholds the principles of legal certainty and provides balanced protection for both victims and perpetrators.

References

Haura, D. H. S., dan Susanti, R. (2023). “Kekerasan seksual berbasis gender online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” UMPurwokerto Law Review, 4(2), 269–280. Tersedia pada https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16398 (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Hartono, I. M. S. (2022). “Fungsionalisasi hukum sebagai fondasi bangunan peradaban perguruan tinggi yang anti kekerasan seksual.” Jurnal Komunikasi Hukum, 8(2), 511–524. Tersedia pada https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51573 (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2022, Januari). Perjalanan Menanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Draft Progress Report. Jakarta: ICJR. Tersedia di https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/01/final-to-upload-draft-progress-report-RUU-PKS-.pdf (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara — Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Tersedia di https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Lubis, A., dan Maulia Sari, Z. (2022). “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perlindungan hak korban dan penguatan asas non diskriminasi.” Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 1(1), 1–10. Tersedia pada https://doi.org/10.62379/f2txg560 (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Powell, A., & Henry, N. (2014). Preventing Sexual Violence: Interdisciplinary Approaches to Overcoming a Rape Culture. Palgrave Macmillan.

Pengadilan Negeri Bantul. (2023). Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Btl. Bantul: Pengadilan Negeri Bantul. Tersedia di https://putusan3.mahkamahagung.go.id (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Pengadilan Negeri Pandeglang. (2023). Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Pandeglang: Pengadilan Negeri Pandeglang. Tersedia di https://putusan3.mahkamahagung.go.id (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Ramadhan, D. (2023). Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kekerasan Seksual. Bandung: Gema Hukum Press.

Risal, M. C. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 11(1), 75–93. Tersedia pada https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207 (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Tanjung, F., dan Wulandari, R. (2023). “Tantangan definisi consent dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(1), 10–20. Tersedia pada https://doi.org/10.30595/jhk.v10i1.2456 (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Umbase, R. S., Mesra, R., Sanjaya, D. B., dan Kalalo, G. E. (2024). “Child protection management in school: Case study of school dropouts in North Sulawesi, Indonesia.” Indonesian Journal of Educational Research and Review, 7(2), 321–332. Tersedia pada https://doi.org/10.23887/ijerr.v7i2.82226 (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Utami, S. R. (2022). “Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sistem hukum nasional.” Jurnal Legislasi Indonesia, 19(3), 183–197.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 84).

Zona Integritas. (2023). Sexual Consent dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tersedia di https://zonaintegritas.news/sexual-consent-dalam-tindak-pidana-kekerasan-seksual/ (diakses 27 Juli 2025, pukul 13.00 WITA).