Optimalisasi Penyusunan Peraturan Kampung Bagi Aparatur dan Bamuskam pada Kampung Garusa Kabupaten Jayapura: Pengabdian

Yustus Pondayar; Firman Firman; Daniel Tanati; Muhamad Sofian; Galang Taufani; Hendrik R Rewapatara

doi:10.31004/jerkin.v5i1.7994

Authors

Yustus Pondayar Universitas Cenderawasih
Firman Firman Universitas Cenderawasih
Daniel Tanati Universitas Cenderawasih
Muhamad Sofian Universitas Cenderawasih
Galang Taufani Universitas Cenderawasih
Hendrik R Rewapatara Universitas Cenderawasih

DOI:

https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7994

Keywords:

Village Regulations, Village Government Officials, BAMUSKAM, Village, papua

Abstract

Keterbatasan kapasitas aparatur kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) dalam penyusunan peraturan kampung menjadi kendala dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partsipatif. Permasalahan tersebut ditemukan di Kampung Garusa, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura, yang ditandai dengan rendahnya pemahaman mengenai dasar hukum, teknik penyusunan peraturan, dan peran BAMUSKAM. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur kampung dan BAMUSKAM melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penyusunan Peraturan Kampung. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Kegiatan dilaksanakan melalui ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan pendampingan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip dan teknik penyusunan Peraturan Kampung serta meningkatnya partisipasi BAMUSKAM dalam proses perumusan kebijakan. Pendampingan juga mendorong komitmen pemerintah kampung untuk menyusun peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

References

Bps, K. J. (2025). Kecamatan Unurum Guay Dalam Angka 2025. Kabupaten Jayapura: Bps Kabupaten Jayapura.

Eko, S. ( 2015). Demokrasi Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Desa. . Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Eren, A. B., Hutabalian, R., & Jemaru, S. (2022, Desember). SOSIALISASI TENTANG TEKNIK ATAU TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG DI KAMPUNG MARIBU DISTRIK SENTANI BARAT, KABUPATEN JAYAPURA. SEPAKAT: Sesi Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 68-73.

Febiantoni, F., Kusdarini, E., Fathurrahman, A. M., Priyanto, A., & Mashumiyyah, M. C. (2026). PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAGI PERANGKAT DESA KALURAHAN GUWOSARI. Masyarakat: Jurnal Pengabdian, 2(4), 559–567.

Hizrah, F. N., & Kosuma, V. A. (2026, Juni). , Efficiency of Village Regulations in Indonesia: Efisiensi Peraturan Desa Di Indonesia. 11 (1), 1-13.

Kushandajani. (2016, Maret ). IMPLIKASI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. Jurnal Ilmiah Ilmu pemerintahan,, 2(1), 2.

M. Y. Al Arif. (2018). Mengkaji konstruksi politik hukum dalam otonomi desa pascareformasi. Arena Hukum, , 10(2), 123–140.

Marzuki, M. N., Sembiring, E., & Lubis, M. F. (2021, September ). Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa,. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah , 2 (3), 4.

Mukti Fajar, N., & Ahmad, Y. (2010). Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris,. Yogyakarta: : Pustaka Pelajar,.

Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. JPPUMA, 4(2), 159–172.

Nugraha, X., & Wicaksono, D. A. (2021). Problematika Pembentukan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, , 18(2), 165–180.

Solechan. (2019). Pembentukan Peraturan Desa dalam Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik. Administrative Law and Governance Journal, 2(4), 580–595.

Thamrin, M. H., Saraan, M. I., & Nasution, F. A. (2024). Capacity Building and Preparation of Village Regulations in Favor of the Community through Technical Guidance in Buluh Telang Village. Sovereignty Journal of Community Service SJCS, , 1(2), 24-32 .

Widjaja, H. (2010). “Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh”. . Makassar : : Rajawali Pers.

Yusdianto. (2020). Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Jurnal Konstitusi,, 17(3), 560–579.