Pendampingan Aparatur dan Kader Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Kelurahan Sungai Jingah Kota Banjarmasin

Abstract

Pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah dalam memberikan kesejahteraan dan kepuasan bagi masyarakat. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdekat memiliki peran penting dalam menyediakan layanan administrasi dan sosial. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 Tentang pedoman standar pelayanan yaitu; “Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan”. Kelurahan Sungai Jingah memiliki 12.884 jiwa sedangkan pelayanan publik dilakukan hanya 10 personel, sehingga mengalami keterbatasan sumber daya manusia. Identifikasi permasalahan di Kelurahan Sungai Jingah, yaitu sering terlambatnya pegawai Kelurahan kembali bekerja memberikan pelayanan setelah mereka melaksanakan istrahat sholat dan makan siang, masih banyak layanan yang tidak segera diselesaikan, seperti surat pengantar dari kelurahan, sehingga masyarakat harus mengambil hasil layanan yang harapkan pada keesokan harinya, dan masih kuranganya peralatan cadangan, jika terjadi kemacetan pada salah satu alat pelayanan. Metode yang digunakan adalah melaksanakan pre-test, penyamaian materi, diskusi dan tanya jawab. melaksanakan post-test dan Data pre-test dan post-test kemudian dianalisis melalui rumus persentasi..Hasil pree-test dan post-test menunjukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi aparatur dan kader Kelurahan Sungai Jingah secara keseluruhan indikator, yaitu indikator partisipasi dan transparansi meningkat 40%, sedangakan indikator sederhana, akuntabel dan keadilan meningkat 30%, dan indikator berkelanjutan tetap berada pada kriteria baik sekali.