Budaya Integritas dan Pencegahan Praktik Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Maumere Kabupaten Sikka: Penelitian

Akmal Aminudin; Siti Khadijah Abdul Kadir; Maria Stefania; Ayusari; Firmina Dinenti Bajo; Nurul Adna Pratiwi; Maria Yustalia So’i; Nurul Umaya

doi:10.31004/jerkin.v4i3.5466

Authors

Akmal Aminudin Universitas Muhammadiyah Maumere
Siti Khadijah Abdul Kadir Universitas Muhammadiyah Maumere
Maria Stefania Universitas Muhammadiyah Maumere
Ayusari Universitas Muhammadiyah Maumere
Firmina Dinenti Bajo Universitas Muhammadiyah Maumere
Nurul Adna Pratiwi Universitas Muhammadiyah Maumere
Maria Yustalia So’i Universitas Muhammadiyah Maumere
Nurul Umaya Universitas Muhammadiyah Maumere

DOI:

https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5466

Keywords:

Budaya Integritas, Pencegahan Gratifikasi, Pengadilan Agama, Anti Korupsi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya integritas dan upaya pencegahan praktik gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Maumere Kabupaten Sikka. Fokus penelitian meliputi nilai-nilai integritas yang diterapkan dalam lingkungan kerja, bentuk pencegahan gratifikasi, serta peran pimpinan dan aparatur dalam menumbuhkan budaya antikorupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pimpinan, aparatur pengadilan, serta Tim Zona Integritas atau Unit Pengendalian Gratifikasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya integritas di Pengadilan Agama Maumere telah diinternalisasikan melalui kepatuhan terhadap kode etik, standar operasional prosedur, dan komitmen kelembagaan seperti Pakta Integritas dan Zona Integritas. Pencegahan praktik gratifikasi dilakukan secara sistematis melalui kebijakan internal, sosialisasi larangan gratifikasi, media informasi, serta mekanisme pengaduan yang transparan. Pimpinan berperan sebagai teladan utama, didukung oleh aparatur dan Tim Integritas dalam memperkuat budaya anti korupsi. Meskipun demikian, tantangan masih berasal dari faktor eksternal, khususnya pemahaman masyarakat terhadap batasan antara pemberian dan gratifikasi.

References

Amin, M. H., Supriyadi, D., & Lubis, F. (2024). Praktik Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Sosiologi Korupsi. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, 3(3), 1420–1428. https://doi.org/10.56672/5nsmq017

Baidi, R., & Mulyana, A. (2024). Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 10(1), 101. https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4171

Eizeluna Farnesty, Fenny Rahma Sari, Raihan Dzaky, Rani Bela Septia, Siti Balqis Alayya, Syifa Maura Adinda, & Vina Khalisa. (2024). Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 1(6), 98–116. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.555

Ginting, G. G. P., Purba, N. br., Asiah, N., Putri, S. E., & Pratama, N. arif. (2024). Optimalisasi Pelayanan Hukum Di Pengadilan Tinggi Agama: Studi Kasus Implementasi Prosedur Dan Penyelesaian Perkara Keluarga Di Pengadilan Tinggi Agama Medan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu, 2(2), 163–168. https://doi.org/10.47709/jpmasdi.v2i2.4464

Hasbi, M. (2023). Gratification In Promotion In View Of The Law. Legalpreneur Journal, 2(1), 145–151. https://doi.org/10.46576/lpj.v2i1.3721

Kresna, E. (2022). Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik. Deviance Jurnal Kriminologi, 6(1), 66. https://doi.org/10.36080/djk.1815

Mahmud, A. (2024). Urgensi Pelaporan Gratifikasi dan Konsekuensi Hukum bagi Penyelenggara Negara. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 79–92. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8738

Olii, M. (2020). Principles of Justice, Conference and Legal Accountability in Divorce Rules. International Journal of Nusantara Islam, 8(2), 282–288. https://doi.org/10.15575/ijni.v8i2.12408

Pa-kajen. (2025). pengadilan agama kajen. https://pa-kajen.go.id/main/media-pa/berita/berita/ketua-pa-kajen-laporkan-penerimaan-gratifikasi-ke-unit-pengendalian-gratifikasi-upg?utm_source=chatgpt.com

Samsul Huda, Bambang Sugiri, Nurini Aprilianda, & Heru Ratno Hadi. (2022). Criminalization of Gratification as a Corruption Offense. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(12), 4216–4228. https://doi.org/10.55927/mudima.v2i12.2052

Suadi, A. (2018). PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUTUSAN YANG MEMIHAK DAN DAPAT DILAKSANAKAN / THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN WOMEN AND CHILDREN RIGHTS PROTECTION THROUGH PARTIAL AND EXECUTABLE DECISION. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(3), 353. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374

Sumário executivo. (2022). In Manual de Integridade Pública da OCDE. OECD. https://doi.org/10.1787/4dbbbade-pt

Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023). IBLAM LAW REVIEW, 4(2), 50–61. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406

Utami, T. K., Aridhayandi, M. R., & Nuraeny, H. (2023). PENGUATAN INTEGRITAS HAKIM MELALUI PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG KEGIATAN PERADILAN. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 9(2), 470. https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3992

Zusammenfassung. (2021). In OECD-Handbuch Integrität im öffentlichen Leben. OECD. https://doi.org/10.1787/ecf0c006-de

Макарова, М. Н. (2024). INTEGRITY AS ANTI-CORRUPTION VALUE: CONCEPTUALIZATION, MEASUREMENT AND THE ROLE OF SOCIAL CONTEXT. Вестник Удмуртского Университета. Социология. Политология. Международные Отношения, 8(3), 332–342. https://doi.org/10.35634/2587-9030-2024-8-3-332-342